Kabarindonesianews-Desa Situ Daun, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor hari ini, Rabu, 30 September 2026, baru saja melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) untuk penetapan Daftar Usulan 2027 yang menjadi kewenangan desa dan Daftar Usulan 2028 yang menjadi kewenangan kecamatan/kabupaten.
Kepala Desa Situ Daun, Jai, S.IP. mengatakan rangkaian acara dari awal sampai akhir Alhamdulillah berjalan lancar dan sangat hidup.
“Hari ini Desa Situ Daun baru saja melaksanakan musyawarah rencana pembangunan untuk daftar usulan 2027 kewenangan desa dan daftar usulan 2028 kewenangan kecamatan atau Kabupaten Bogor,” ujar Jai.
Acara dihadiri langsung oleh Camat Tenjolaya didampingi Kasi Ekbang beserta jajaran, Ketua BPD beserta jajaran, para Ketua RT, RW, tokoh masyarakat, MUI. 90% undangan hadir.
“Artinya semua undangan 90% hadir untuk sama-sama bermusyawarah menyepakati rencana pembangunan untuk 2027 dan 2028,” jelasnya.
Jai menjelaskan musyawarah ini wajib dilaksanakan berdasarkan surat edaran bahwa penetapan perencanaan harus sudah selesai pada akhir bulan September. Alhamdulillah Situ Daun tepat waktu.
Dari beberapa usulan yang berangkat dari musyawarah dusun dan musyawarah RW, hari ini tinggal mengerucutkan dan menetapkan prioritas yang mengacu pada pagu anggaran yang tersedia.
Pagu anggaran tersebut bersumber dari:
1. Pusat: Dana Desa (DD)
2. Provinsi: Banprov yang terjun bebas dari 130 juta sekarang sisa 40 juta
3. Kabupaten Bogor: ADD untuk belanja pegawai & operasional, Bantuan Bagi Hasil Retribusi Pajak Daerah (BHPRD), dan yang dibanggakan adalah Bantuan Keuangan Akselerasi Infrastruktur Desa senilai Rp 1,5 Miliar.
“Dari pagu tersebut kami coba pilah dan prioritaskan dengan tidak mengesampingkan program-program yang menjadi mandatori, baik itu dari DD maupun Bantuan Keuangan Kabupaten Bogor,” tegas Jai.
Ia menegaskan perencanaan di Situ Daun tidak PHP, tapi berbasis pagu anggaran. Selama pagu tidak berubah dari pusat, provinsi, dan kabupaten, Insya Allah yang direncanakan hari ini akan terealisasi di tahun 2027.
Untuk infrastruktur tahun 2027, fokus di dua titik: di RW 01 dan RW 03, tersebar.
Untuk non-infrastruktur yang menjadi program mandatori:
– Dayeh Pajajaran:Dilaksanakan di RW 01
– Sasar Desa Ada 4 mahasiswa yang sudah didaftarkan. Kuotanya 50% aparatur dan 50% umum. Karena kuota aparatur tidak terserap, dilimpahkan semua ke umum, jadi 4 orang dari umum.
– Digitalisasi Desa: Sudah dilaksanakan dan Tenjolaya menjadi yang tertinggi di Kabupaten Bogor untuk program pendataan digitalisasi desa sampai hari ini.
– Penanggulangan Bencana (PB)
“Dinamikanya sangat beragam, acaranya sangat hidup, banyak usulan ini itu dan memang itu menjadi kebahagiaan kami untuk masyarakat desa,” tutupnya.
Ia berharap musyawarah ini mendapatkan ridho dari Allah SWT dan menjadi bagian ikhtiar untuk membangun desa.(Nia)
Leave a Reply