Kabarindonesianews-BOGOR KABUPATEN, Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) DPC Bogor bersama Persatuan Wartawan Pemda Nasional (PWP-N) Kabupaten Bogor menggelar rapat terakhir dalam rangka persiapan Dialog Publik Lintas NGO bertema “Refleksi Pembangunan Kabupaten Bogor 2025”, Selasa (23/12/2025).
Rapat tersebut menjadi penutup rangkaian agenda evaluasi kinerja pembangunan Pemerintah Kabupaten Bogor selama satu tahun terakhir. Kegiatan ini dimaknai sebagai momentum penting untuk menilai capaian pembangunan, mengkritisi berbagai kekurangan, serta merumuskan rekomendasi strategis bagi arah pembangunan Kabupaten Bogor ke depan.
Rapat berlangsung secara terbuka dan partisipatif, serta dihadiri oleh perwakilan lintas NGO, lembaga masyarakat, dan insan pers yang berada di Kabupaten Bogor. Belasan panitia yang terlibat berasal dari berbagai organisasi nonpemerintah (NGO) serta anggota lembaga jurnalis PWP-N.
Ketua LPRI DPC Bogor, A. Hidayat, ST, selaku pemrakarsa kegiatan, dalam keterangannya menyampaikan bahwa forum dialog publik ini akan menyoroti berbagai isu strategis. Di antaranya pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, tata kelola anggaran daerah, hingga persoalan sosial dan lingkungan yang terjadi sepanjang tahun 2025.
Menurutnya, sejumlah peserta dialog telah menyampaikan pandangan kritis sekaligus masukan konstruktif terhadap kebijakan pemerintah daerah yang telah berjalan selama satu tahun terakhir.
Pimpinan LPRI DPC Bogor menegaskan bahwa refleksi akhir tahun bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bagian dari proses evaluasi yang harus ditindaklanjuti secara nyata. Setiap kritik dan masukan yang disampaikan akan dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan serta program pembangunan Kabupaten Bogor pada tahun berikutnya.
“Dialog publik ini adalah ruang evaluasi bersama. Pemerintah tidak boleh alergi terhadap kritik. Justru kritik harus menjadi energi untuk memperbaiki kinerja dan meningkatkan kualitas pembangunan,” tegas A. Hidayat.
Ia juga menegaskan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan secara mandiri, tanpa dukungan anggaran maupun fasilitas dari Pemerintah Kabupaten Bogor. Seluruh rangkaian acara diselenggarakan dengan biaya sendiri sebagai bentuk kemandirian lembaga LSM dan NGO.
“Kami tetap akan hadir memberikan masukan positif untuk program pembangunan tahun 2026. Kritik yang kami sampaikan merupakan aspirasi masyarakat Kabupaten Bogor yang harus kami sampaikan kepada pihak eksekutif dan legislatif,” ujarnya.
A. Hidayat menilai pembangunan di Kabupaten Bogor tidak boleh hanya terpusat di wilayah pusat pemerintahan atau perkotaan saja. Menurutnya, pembangunan harus memberikan rasa keadilan sosial, khususnya bagi masyarakat di desa-desa pedalaman yang hingga kini masih jauh dari ekspektasi harapan warga.
Sementara itu, Ketua Panitia Kegiatan, Indriawan Nyok, menyampaikan harapannya agar agenda dialog publik akhir tahun ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi semua pihak.
“Meski kegiatan ini tidak mendapatkan dukungan logistik dari pemerintah daerah, baik tempat pelaksanaan maupun konsumsi, kami tetap melaksanakannya dengan semangat kemandirian, kerja keras, dan gotong royong bersama rekan-rekan NGO lainnya,” ujarnya.
Dengan berakhirnya rangkaian Dialog Publik Refleksi Akhir Tahun Pembangunan Kabupaten Bogor 2025, diharapkan dapat terbangun sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah dan masyarakat sipil dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Bogor yang lebih adil, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Sebagai penutup, panitia bersama perwakilan LSM dan NGO berencana memberikan kado khusus akhir tahun kepada Bupati Bogor berupa pigura berisi ucapan refleksi serta tanda tangan belasan perwakilan LSM dan NGO yang hadir dalam kegiatan tersebut. Pigura tersebut direncanakan akan diserahkan langsung kepada Bupati Bogor pada akhir acara Dialog Publik Refleksi Akhir Tahun Pembangunan Kabupaten Bogor 2025.
Laporan: Jemi Kurniawan
Leave a Reply