Kabarindonesianews – Cibinong, 9 April 2026 ,Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.
Salah satu fokus utama yang menjadi perhatian serius adalah pemberantasan praktik jual beli jabatan dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.
Rudy menegaskan, sistem meritokrasi kini menjadi prinsip utama dalam setiap pengisian jabatan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap posisi diisi oleh individu yang memiliki kompetensi, bukan melalui praktik transaksional yang menyimpang.
Proses Hukum bagi Pelanggar
Menanggapi isu jual beli jabatan yang sempat beredar, Bupati Bogor menegaskan tidak akan memberikan toleransi kepada pihak manapun yang terlibat.
Pemkab Bogor melalui Inspektorat telah bergerak cepat menindaklanjuti setiap laporan dan informasi yang masuk dari masyarakat.
“Jika dalam proses tersebut ditemukan adanya indikasi tindak pidana, maka akan segera dilimpahkan kepada aparat penegak hukum (APH) untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Rudy.
Ia mengungkapkan, dalam satu bulan terakhir Inspektorat melalui Irban V telah melakukan penelusuran mendalam terhadap berbagai laporan masyarakat. Meski tidak seluruh proses dipublikasikan, penanganan dipastikan berjalan objektif dan transparan.
Perkuat Meritokrasi dan Open Bidding
Sebagai langkah pencegahan, Pemkab Bogor terus memperkuat mekanisme pengisian jabatan melalui sistem open bidding (lelang jabatan) yang terbuka dan akuntabel.
Selain itu, peningkatan kualitas ASN juga dilakukan melalui pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai prosedur yang berlaku.
“Ini bagian dari keseriusan kami menghadirkan birokrasi yang bersih dan profesional. Jabatan harus diisi berdasarkan kompetensi, bukan praktik menyimpang,” ujarnya.
Sinergi Lintas Sektoral
Upaya ini turut diperkuat melalui sinergi lintas sektor. Kolaborasi antara pemerintah daerah bersama Wakil Bupati Ade Ruhandi dan Ketua DPRD Sastra Winara terus ditingkatkan guna mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Inilah wujud keseriusan kami. Setiap laporan yang masuk akan langsung ditindaklanjuti demi menghadirkan pemerintahan yang sehat dan bersih di Kabupaten Bogor,” pungkasnya.
Jemi Kurniawan
Leave a Reply