kabarindonesianews-Cibinong 18 Maret 2026,Di tengah kemegahan pelepasan 77 armada mudik gratis yang dipimpin Bupati Bogor Rudy Susmanto, publik disuguhi dua wajah kepemimpinan yang kontras. Di satu sisi tampak gemerlap seremoni—penuh tepuk tangan dan klaim prestasi. Namun di sisi lain, muncul kegelisahan dari insan pers yang mulai merasa tidak lagi diposisikan sebagai mitra strategis, melainkan sekadar pelengkap.
Program mudik gratis tentu layak diapresiasi sebagai bentuk pelayanan publik. Di wilayah sebesar Kabupaten Bogor, inisiatif seperti ini memiliki dampak nyata bagi masyarakat. Namun, ketika program besar tidak diiringi dengan empati yang merata terhadap seluruh elemen pendukung, maka ruang kritik pun menjadi tak terelakkan.
Sejumlah jurnalis di lapangan merasakan adanya perubahan relasi yang cukup signifikan. Komunikasi yang sebelumnya cair kini dinilai semakin terbatas, sementara akses informasi kerap mengalami hambatan. Kondisi ini diperkuat dengan adanya kebijakan terkait larangan pemberian THR kepada insan pers, yang oleh sebagian pihak dianggap sebagai bentuk ketimpangan perlakuan.
Padahal, dengan kapasitas fiskal daerah yang besar, publik mempertanyakan arah prioritas kebijakan. Apakah persoalannya terletak pada keterbatasan anggaran, atau justru pada sensitivitas dan pendekatan terhadap ekosistem media?
Ketua Persatuan Wartawan Pemda, Liem Nyoks, bahkan menyampaikan kritik yang cukup keras. Ia menilai program mudik gratis berpotensi lebih menonjolkan aspek pencitraan dibanding substansi. Pernyataan ini tentu menjadi sinyal bahwa ada persoalan komunikasi yang perlu segera diperbaiki.
Di era keterbukaan informasi, peran pers sebagai pilar demokrasi tidak dapat dipisahkan dari jalannya pemerintahan. Media bukan hanya penyampai informasi, tetapi juga pengawas dan penghubung antara pemerintah dengan masyarakat. Ketika relasi ini merenggang, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar hubungan kerja, melainkan kepercayaan publik.
Kesan yang muncul, media hanya dirangkul pada saat-saat tertentu—terutama ketika dibutuhkan untuk publikasi program. Setelah itu, hubungan kembali merenggang. Jika persepsi ini terus berkembang, maka dampaknya bisa lebih luas terhadap citra dan legitimasi pemerintah daerah.
Tulisan ini bukan dimaksudkan untuk menjatuhkan, melainkan sebagai bentuk kritik konstruktif. Sebab keberhasilan sebuah program tidak hanya diukur dari skala dan kemeriahan, tetapi juga dari keadilan dalam membangun relasi serta empati terhadap seluruh elemen yang terlibat.
Hari ini, 77 bus memang diberangkatkan, membawa ribuan pemudik menuju kampung halaman. Namun di saat yang sama, ada jarak yang terasa semakin lebar antara pemerintah dan insan pers.
Pertanyaannya kini sederhana: apakah Pemerintah Kabupaten Bogor akan memilih memperbaiki komunikasi dan membangun kembali kepercayaan, atau tetap berjalan dengan program besar namun relasi yang terasa kecil?(Red)
Leave a Reply