Kabarindonesianews-Kabupaten Bogor,Ratusan massa yang tergabung dalam Resolusi Mahasiswa Bogor (RMB) kembali menggelar aksi unjuk rasa pada Senin, 23 Februari 2026, di depan Kompleks Pemkab Bogor, Jalan Tegar Beriman. Aksi tersebut merupakan lanjutan dari demonstrasi sebelumnya pada 5 Februari 2026.
Aksi ini merupakan bentuk konsistensi dan sikap kritis RMB terhadap sejumlah program yang bersumber dari skema Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2026 yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan masyarakat.
Ketua Resolusi Mahasiswa Bogor, Mahdi, menyampaikan pihaknya mempertanyakan rencana pengadaan videotron, microphone, dan sound system senilai Rp100–120 miliar yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Bogor.
“Kami mempertanyakan urgensi dan rasionalitas pengadaan tersebut. Pada aksi sebelumnya, tidak ada klarifikasi resmi dari DPRD Kabupaten Bogor terhadap substansi yang kami sampaikan,” ujar Mahdi.
RMB menilai pengadaan tersebut tidak mencerminkan skala prioritas kebutuhan sektor olahraga di Kabupaten Bogor. Menurut mereka, anggaran sebesar Rp120 miliar seharusnya dapat dialihkan untuk pembinaan atlet, peningkatan kesejahteraan atlet, serta pengembangan dan revitalisasi sarana prasarana olahraga.
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti program Posyandu Digital melalui mekanisme Pokir DPRD dengan anggaran sekitar Rp20 miliar yang dilaksanakan oleh DPMD Kabupaten Bogor, yang dinilai perlu evaluasi menyeluruh agar tepat sasaran.
Tujuh Tuntutan RMB
Dalam aksi tersebut, RMB menyampaikan tujuh tuntutan resmi kepada DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bogor:
1. Mendesak Ketua DPRD Kabupaten Bogor melakukan evaluasi menyeluruh, transparan, dan akuntabel terhadap rencana pengadaan videotron, microphone, dan sound system senilai Rp100–120 miliar melalui mekanisme Pokir DPRD yang dilaksanakan Dispora Kabupaten Bogor.
2. Mendesak evaluasi komprehensif terhadap program Posyandu Digital senilai Rp20 miliar melalui mekanisme Pokir DPRD agar tepat sasaran dan berdampak pada pelayanan kesehatan ibu dan anak.
3. Menuntut pembatalan pengadaan videotron, microphone, dan sound system serta pengalihan anggaran untuk memperkuat pembinaan atlet, meningkatkan kesejahteraan atlet, dan merevitalisasi sarana prasarana olahraga.
4. Meminta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap rencana pengadaan guna memastikan tidak ada penyimpangan maupun konflik kepentingan.
5. Mendesak DPRD Kabupaten Bogor mengembalikan mekanisme Pokir pada esensi konstitusionalnya sebagai instrumen aspirasi rakyat yang objektif dan berpihak pada kepentingan publik.
6. Mendesak DPRD membuka ruang dialog yang responsif, terbuka, dan partisipatif terhadap kritik dan aspirasi masyarakat.
7. Mendesak Pemerintah Kabupaten Bogor memprioritaskan anggaran pada kebutuhan mendesak masyarakat, seperti penerangan jalan di wilayah pelosok, peningkatan infrastruktur pendidikan, serta sektor publik lain yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat.
Aksi tersebut sempat diwarnai pembakaran ban dan dilanjutkan dengan audiensi bersama pimpinan serta anggota DPRD Kabupaten Bogor. Dalam pertemuan itu, hadir anggota Fraksi PKB AY Sogir dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor H. Agus Salim.
RMB menegaskan akan terus mengawal kebijakan anggaran daerah agar lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Kabupaten Bogor.
Jemi Kurniawan
Leave a Reply