Kabarindonesianews-Bogor, Jawa Barat,Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) yang jatuh setiap 9 Februari menjadi momentum refleksi bagi seluruh insan pers Indonesia untuk kembali meneguhkan peran strategis pers sebagai pilar demokrasi. Pers ditegaskan tidak boleh dilemahkan oleh tekanan kekuasaan maupun kepentingan sempit yang dapat mencederai kebebasan berekspresi dan hak publik atas informasi.
Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Suara Independen Jurnalis Indonesia (SIJI), Putra Jaya Sukma, dalam pernyataan resminya memperingati Hari Pers Nasional 2026, Senin (9/2/2026).
Menurutnya, pers memiliki fungsi fundamental sebagai pengawal kebijakan publik, penyambung aspirasi masyarakat, sekaligus alat kontrol sosial yang harus senantiasa dijaga independensi dan integritasnya.
“Saya mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional 9 Februari 2026. Pers harus tetap berdiri tegak, merdeka, profesional, dan konsisten menyuarakan kebenaran, meskipun dihadapkan pada tantangan zaman serta arus digital yang semakin kompleks,” tegas Putra Jaya Sukma.
Ia menambahkan, keberadaan pers yang sehat dan berintegritas akan berbanding lurus dengan kualitas demokrasi, serta berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Oleh karena itu, ia mengingatkan bahwa segala bentuk pembatasan akses informasi, intimidasi terhadap jurnalis, maupun upaya membungkam kritik harus dilawan melalui jalur konstitusional dan hukum yang berlaku.
“Pers bukan musuh pemerintah, melainkan mitra kritis. Kritik yang disampaikan pers sejatinya adalah alarm dini agar kebijakan tidak melenceng dari kepentingan rakyat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Putra Jaya Sukma mengajak seluruh insan pers, khususnya di daerah, untuk terus menjunjung tinggi kode etik jurnalistik, mengedepankan prinsip verifikasi, serta tidak terjebak pada arus informasi menyesatkan yang dapat merusak kepercayaan publik.
Sejalan dengan tema HPN 2026, “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat”, ia berharap pers daerah semakin aktif mengawal isu-isu strategis, mulai dari transparansi anggaran, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga perlindungan hak-hak masyarakat.
“Pers yang kuat adalah pers yang berani, jujur, dan berpihak pada kepentingan publik. Dari sanalah fondasi bangsa yang berdaulat dibangun,” pungkasnya.
Laporan: Jemi Kurniawan
Leave a Reply