Bapenda Gelar FGD bagi Wajib Pajak Baru

Kabarindonesianews-Setiap daerah membutuhkan dana untuk menjalankan aktivitas pemerintahan dan pembangunan, salah satunya yaitu bersumber dari sektor pajak. Pemerintah kota bogot secara berkesinambungan berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan penerimaan yang bersumber dari pajak daerah agar pencapaian target pajak daerah terlaksana yang nantinya berguna untuk menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan daerah.

Bapenda Kota Bogor mengadakam FGD (Focus Group Discussion) Bagi Wajib Pajak Baru. Bertujuan menertibkan reklame dan pemasangan iklan di sejumlah titik, bertempat di Hotel Onih Jalan Paledang. Acara yang berlangsung pada Senin (18/3/2019), dari pagi hingga siang ini dihadiri para wajib pajak yang ada seputaran Kota Bogor.

An An Andri Hikmat, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor kepada awak media mengatakan jika kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka menertiblan kembali para wajib pajak unruk memenuhi segala bentuk kewajiban yang sudah seharusnya dilakukan para wajib pajak. Dan di hadiri wajib pajak hotel. Restaurant, parkir, hiburan.
pertemuan ini diadakan dengan tujuan sebagai ajang Pembinaan dan Sosialisasi khususnya bagi para wajib pajak yang baru terjun di dunia usaha, seperti para pemilik restoran, kaffe maupun hotel agar mereka paham dengan aturan perpajakan yang kami terapkan,” urainya.
Saat ini realisasi pajak terbesar dari BPHTB sevesar Rp. 147, 6 miliar,, restoran senilai 131,4 miliar dan PBB senilai Rp.112,4 miliar. Peningkatan pajak di Kota Bogor memang harus dilakukan dengan intensifikasi, bukan lagi dengan ekstensifikasi karena memang kota kecil dan kemungkinan ada moratorium perizinan. Cita- cita kami pada 2020 minimal perbandingan PAD bisa mencapai 47 persen dari APBD. Tahun ini masih 44,3 persen. Syukur- syukur bisa 50 persen, tapi tidak mungkin karena perkembangan untuk APBD cukup tinggi,”urai An-An
Ade Sarip Hidayat sekretaris daerah kota Bogor menambahkan jika APBD Kota Bogor di target Rp.2 triliyun lebih, itu 34 persen dikontribusi dari PAD. Makanya harus tercapai, kalau tidak maka akan berkurang kegiatan di Kota Bogor,” (sari/yoi)